Sabtu, 29 September 2012

LEMBATA HARUS MENCARI PEMIMPIN BARU

LEMBATA HARUS MENCARI PEMIMPIN BARU
(Dalam benak seorang mahasiswa asal lembata)
OLEH
PIUS APENOBE
8 april 2010

Sepenggal argumen singkat mengenai masalah pemberlakuan komunikasi politik dalam konteks ilmu politik adalah semakin sulit di terapkannya komunikasi politik itu dengan baik. Apakah disebabkan oleh pemberian arti yang terlalu luas sehingga malah akan mengaburkan artinya? Bisa saja seperti itu. Lembata, sebuah kabupaten yang baru otonomi sepuluh tahun silam, menjadi contoh pemberlakuan komunikasi politik oleh penguasa/pemimpin yang di nilai sangat tidak benar. Kesalahan pemimpin dalam memberlakukan komunikasi politik itu sendiri menjadikannya tersohor di berbagai media. Konsep komunikasi politik yang tumpang tindih seperti itu sangat tidak wajar untuk seorang pemimpin.
Masalah di atas terlihat dalam ciri komunikasi politik dimana  adanya arus komunikasi politik dua arah yakni dari penguasa politik/pemerintah ke rakyat, dan dari rakyat ke penguasa politik/pemerintah. Istilah kontrol save and  kontrol delete to recycle bin, yang selalu digunakan oleh penguasa atas aspirasi rakyat. Hal ini sangat jelas digunakan oleh penguasa politik/pemerintah lembata. Banyak intelektual yang menilainya sebagai pemimpin kapitalis, pemimpin yang otoriter, namun penampilannya seolah – olah tidak mengetahui pujian bernoda tersebut.
Maksudnya semua aspirasi dari rakyat selalu tidak di hiraukan, semuanya di tekan dengan gaya kapitalisnya itu. Masyarakat hanyalah bakteri yang hidup dalam sampah kekuasaannya.
Gaya ORBA ini jelas tidak pernah hilang selagi lembata di pimpinnya. Menjadi contoh konkret pemberlakuan PERDA no 12 tahun 2003 ada item yang berbunyi tentang dilarang membangun jenis bangunan di jalur hijau.  LOPO miliknya  dan JOBER (joing bersama), pertanyaan : kenapa sampai di bangun di situ?. Masalah komunikasi politik di kaitkan dengan pengambilan keputusan otoriter atas tambang emas yang akan di lakukan di lembata olehnya menjadi bukti keotoriterannya itu. Proses sosialisasi politik yang merupakan transmisi nilai – nilai politik sendiri tidak dilakukannya. Masalah ketidakpercayaan dari masyarakat terhadapnya sudah diangkat menjadi bahan diskusi oleh berbagai kalangan organisasi baik organisasi lokal maupun nasional. Hal ini sudah terbukti lewat kritikan dari ASPAL (kumpulan organisasi local asal lembata)melalui media surat kabar. Namun tanggapan baliknya di nilai sangat kekanak – kanakan.
Kesimpulannya bahwa apa yang di harapkan dari seorang pemimpin seperti itu? Tuntutan harus banyak dari berbagai kalangan masyarakat atas tindakan yang sudah di luar jalur kewajaran. Hanya satu cara yang di harapkan dari masyarakat lembata yakni adanya tindakan perubahan dari kaum intelektual.

Penulis
Pius Apenobe

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar